KEGIATAN JALAN SANTAI, DALAM RANGKA HELARAN POSYANDU  SE-KECAMATAN PURWASARI

Rangkaian kegiatan Helaran Posyandu dalam program “Kesehatan berbasis masyarakat untuk membangun ketahanan dan kekuatan keluarga melalui Posyandu di wilayah Karawang” pada tanggal 4-6 Oktober 2011 Kegiatan antar desa    dan puncaknya diselengrarakan di Kecamatan Purwasari meliputi jalan santai Posyandu se-Kecamatan Purwasari, Promosi makanan sehat lokal, dan permainan rakyat.

Balita beserta orang tua yang datang dalam helaran posyandu mendapat pembelajaran tentang permainan rakyat yang mempunyai nilai kearifan lokal dan dapat merangsang tumbuh kembang anak, serta makanan sehat lokal yang bisa di  berikan pada balita dengan berbagai bentuk yang disukai mereka.

Pemberian makanan ini sebagai upaya untuk mempromosikan makanan sehat lokal yang murah dan bergizi dimana diharapkan para ibu bisa membuat di rumah karena bahan-bahannya mudah didapatkan di lingkungan sekitar.Sedangkan  media rakyat merupakan upaya dalam mengkampanyekan gerakan mendukung pemberian ASI Ekslusif serta membiasakan diri dalam melakukan kegiatan mencuci tangan

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Arab Saudi bersama Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah mendata sedikitnya 1.000 warga negara Indonesia, termasuk tenaga kerja Indonesi dan anak-anak,  pelanggar izin tinggal. Mereka antre pendataan pemulangan di halaman asrama haji bekas Bandara Jeddah, di bawah suhu udara 40 derajat Celsius.

Demikian siaran pers Fungsi Penerangan Sosial Budaya KJRI Jeddah yang diterima di Jakarta, Rabu (21/9/2011).

Arab Saudi merupakan negara yang menjadi tujuan penempatan TKI terbesar kedua setelah Malaysia. Banyak WNI yang masuk menggunakan visa kunjungan, kemudian bekerja di negara itu.

Pendataan ini bermula dari unjuk rasa ratusan WNI bermasalah dari berbagai kota di Arab Saudi, di depan KJRI Jeddah akhir pekan lalu. Mereka mendatangi KJRI setelah menerima informasi dari media elektronik, situs  berita, dan keluarga di Indonesia mengenai adanya program pemulangan gratis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Alokasi RAPBN 2012 tidak jauh berbeda dengan APBN-P 2011 yang inkonstitusional karena belum berorientasi pada kemakmuran rakyat.

Koalisi APBN Untuk Kesejahteraan Rakyat dalam edaran pers, Kamis (18/8/2011) menjelaskan, dana Rp 215,7 triliun dialokasikan untuk membiayai 4,7 juta pegawai negeri dan 31 juta rakyat miskin hanya mendapat jatah Rp 50 triliun.

Dalam Pidato Penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2012 tanggal 16 Agustus 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa RAPBN 2012 disusun sesuai amanat konstitusi, disusun sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Koalisi APBN menilai postur ini menggambarkan, orientasi APBN yang lebih mengutamakan kesejahteraan aparat birokrasi dibandingkan kesejahteraan rakyat miskin. Reformasi birokrasi yang seharusnya mampu membuat belanja birokrasi semakin efisien justru terus membengkak setiap tahunnya.

“Menurut survey Bank Indonesia, 24% pengeluaran buruh migran Indonesia adalah untuk komunikasi,” ujar Sri Aryanti dari Yayasan TIFA Jakarta. Pernyataan ini disampaikan pada saat diskusi Media dan dan Buruh Migran pada acara Jagongan Media Rakyat 2010 di Yogyakarta pada 23 Juli lalu.

Menurut Sri Aryanti, perlu banyak yang dibenahi terkait dengan prosedur pengiriman buruh migran ke luar negeri. Saat ini banyak sekali pihak yang bermain dalam proses pengiriman TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke luar negeri, antara lain PJTKI, Imigrasi, Pemda, dan lain-lain.  Dengan banyaknya pihak yang berperan ini, maka pengurusan perizinan menjadi panjang.

Akibat dari prosedur tersebut, maka penyesatan informasi rawan terjadi dialami oleh TKI. Oleh karenanya, salah satu solusi yang digunakan dalam penyebarluasan informasi antara lain dengan membentuk  Rumah Teknologi untuk TKI (Mahnetik). Program ini dijalankan oleh Pusat Teknologi Komunitas (PTK). Temuan PTK menunjukkan bahwa buruh migran, keluarga, dan pemegang kebijakan lainnya dapat dipertemukan dalam sebuah sistem pertukaran informasi melalui internet.