TRANSLATE

LINK ASSOSIASI
Banner
Banner
Banner
Banner
World Time
Jakarta
CALENDER
VISITORS
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3
mod_vvisit_counterYesterday11
mod_vvisit_counterThis week39
mod_vvisit_counterLast week90
mod_vvisit_counterThis month190
mod_vvisit_counterLast month705
mod_vvisit_counterAll days319031

We have: 2 guests online
Your IP: 54.144.29.233
 , 
Today: Aug 17, 2017

PostHeaderIcon Anggaran Negara Hanya Memihak PNS

JAKARTA, KOMPAS.com - Alokasi RAPBN 2012 tidak jauh berbeda dengan APBN-P 2011 yang inkonstitusional karena belum berorientasi pada kemakmuran rakyat.

anggaran belanja dalam APBN terbukti lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan belanja PNS, sebesar Rp. 180,8 triliun untuk 4,7 juta jiwa PNS, dibanding 31,02 juta jiwa penduduk miskin yang hanya mendapatkan Rp. 50,3 triliun

Koalisi APBN Untuk Kesejahteraan Rakyat dalam edaran pers, Kamis (18/8/2011) menjelaskan, dana Rp 215,7 triliun dialokasikan untuk membiayai 4,7 juta pegawai negeri dan 31 juta rakyat miskin hanya mendapat jatah Rp 50 triliun.

Dalam Pidato Penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2012 tanggal 16 Agustus 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa RAPBN 2012 disusun sesuai amanat konstitusi, disusun sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Koalisi APBN menilai postur ini menggambarkan, orientasi APBN yang lebih mengutamakan kesejahteraan aparat birokrasi dibandingkan kesejahteraan rakyat miskin. Reformasi birokrasi yang seharusnya mampu membuat belanja birokrasi semakin efisien justru terus membengkak setiap tahunnya.

Begitu pula dengan anggaran kesehatan, meskipun menjadi prioritas, dalam RAPBN 2012, hanya dialokasikan Rp. 14,4 triliun atau 1 persen dari belanja Negara atau masih jauh dari amanat undang-undang sebesar 5 persen. Selain itu belanja modal, dibandingkan belanja pegawai, hanya meningkat Rp. 27,1 trilyun atau menjadi Rp. 168,1 triliun. Sebesar 61 persen RAPBN 2012 tidak ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari sisi pendapatan, setiap tahun, penerimaan negara dari pajak selalu naik tinggi. Pada APBN 2009, penerimaan pajak sebesar 725,8 triliun (74 persen dari total penerimaan negara), naik menjadi 742,7 triliun (78 persen dari total penerimaan negara) pada APBN 2010, naik lagi secara nominal menjadi sebesar 850,2 triliun (menyumbang 77 persen dari seluruh pendapatan negara) pada APBN 2011, dan pada RAPBN 2012 direncanakan naik lagi 140,6 triliun menjadi 1.019,3 triliun (menyumbang 79 persen dari seluruh pendapatan negara).

Koalisi APBN mengkritisi, hal ini mengesankan Dirjen Pajak merupakan bagian dari Departemen Keuangan yang selalu sukses menyediakan dana berapapun yang diminta oleh APBN setiap tahun.

Tetapi, tidak pernah ada penjelasan (tidak transparan) berapa sebenarnya penerimaan pajak oleh negara setiap tahun, sektor mana saja penyumbang pajak dan besaran masing-masing, dan bagaimana audit penerimaan negara dilakukan, mengapa undang-undang dengan sengaja melarang audit penerimaan pajak oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ini merupakan hal yang aneh dan sulit diterima di tengah kebebasan memperoleh informasi yang dijamin oleh undang-undang lainnya. "Tidak pernah pula dijelaskan bagaimana penerimaan pajak dialokasikan dalam nomenklatur belanja negara, bagaimana memastikan bahwa hasil pajak tersebut dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan sumber daya manusia," ujar Gunawan mewakili Koalisi APBN.

Sementara dari sisi pembiayaan, orientasi peyusunan anggaran belum bergeser dari kemandirian terhadap utang. Postur APBN masih dibebani oleh pembayaran cicilan pokok dan bunga utang dalam dan luar negeri dalam jumlah yang sangat besar.

Di sisi lain, penyusunan RAPBN 2012 tidak lain hanya upaya untuk meneruskan pembuatan utang-utang baru dari penerbitan Surat Berharga dan Utang luar negeri.

Penarikan utang pada tahun 2012 semakin meningkat, seiring dengan kebutuhan untuk membiayai defisit APBN sebesar Rp125,6 triliun dan kewajiban jatuh tempo pembayaran cicilan pokok utang luar negeri dan dalam negeri serta biaya untuk penerbitan surat berharga negara.

Kondisi ini jelas akan meningkatkan nominal utang pemerintah yang saat ini berjumlah Rp1.733,64 triliun pada posisi Juli 2011. Dengan demikian, postur RAPBN 2012 sesungguhnya masih disandera oleh kebijakan penambahan dan pembayaran utang yang besar.

Hal yang sama juga terjadi pada APBN-P 2011 yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010, hanya mengalokasikan anggaran untuk kesehatan berkisar 1,5 persen.

Selain lebih kecil dari alokasi anggaran yang ditentukan dalam Undang-Undang Kesehatan yang mewajibkan penganggaran dalam APBN minimal sebesar 5 persen, APBN 2011 juga tidak mampu mengakomodir kebutuhan akan layanan kesehatan masyarakat yang mensyaratkan adanya keterjangkauan akses dan mutu layanan kesehatan.

Fakta yang mengemuka sebagai bukti dari tidak terpenuhinya kemakmuran rakyat dalam bidang kesehatan dapat dilihat dari berbagai kasus seperti ditolaknya masyarakat (pasien) miskin pada saat berusaha untuk memperoleh layanan kesehatan serta tingginya harga obat-obatan yang sulit diperoleh.

Selain itu, anggaran belanja dalam APBN terbukti lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan belanja pegawai negeri sipil (PNS), yaitu sebesar Rp. 180,8 triliun untuk 4,7 juta jiwa PNS, dibanding 31,02 juta jiwa penduduk miskin yang hanya mendapatkan Rp. 50,3 triliun. Ini menunjukkan bahwa APBN 2011 tidak berpihak pada mayoritas rakyat miskin.

Ada pun anggota Koalisi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat adalah: 1. Gunawan, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) 2. Yuna Farhan, Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) 3. Ah. Maftuchan, Prakarsa Masyarakat untuk Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Alternatif (PRAKARSA) 4. Abdul Waidl, Koalisi Anggaran Independen (KAI) 5. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) 6. Firdaus, Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) 7. Ridaya La Ode Ngkowe, Publish What You Pay 8. Dani Setiawan, Koalisi Anti Utang

Last Updated (Monday, 22 April 2013 04:56)

 

PostHeaderIcon Buruh Migran Rawan Penyesatan Informasi

“Menurut survey Bank Indonesia, 24% pengeluaran buruh migran Indonesia adalah untuk komunikasi,” ujar Sri Aryanti dari Yayasan TIFA Jakarta. Pernyataan ini disampaikan pada saat diskusi Media dan dan Buruh Migran pada acara Jagongan Media Rakyat 2010 di Yogyakarta pada 23 Juli lalu.

Menurut Sri Aryanti, perlu banyak yang dibenahi terkait dengan prosedur pengiriman buruh migran ke luar negeri. Saat ini banyak sekali pihak yang bermain dalam proses pengiriman TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke luar negeri, antara lain PJTKI, Imigrasi, Pemda, dan lain-lain.  Dengan banyaknya pihak yang berperan ini, maka pengurusan perizinan menjadi panjang.

Akibat dari prosedur tersebut, maka penyesatan informasi rawan terjadi dialami oleh TKI. Oleh karenanya, salah satu solusi yang digunakan dalam penyebarluasan informasi antara lain dengan membentuk  Rumah Teknologi untuk TKI (Mahnetik). Program ini dijalankan oleh Pusat Teknologi Komunitas (PTK). Temuan PTK menunjukkan bahwa buruh migran, keluarga, dan pemegang kebijakan lainnya dapat dipertemukan dalam sebuah sistem pertukaran informasi melalui internet.

Last Updated (Monday, 16 August 2010 02:51)

Read more...

 

PostHeaderIcon Buruh Migran Ikut JMR 2010

Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM) terlibat dalam kegiatan Jagongan Media Rakyat (JMR) bersama 43 lembaga lainnya di Yogyakarta, 22-25 Juli 2010. JMR merupakan kegiatan pertukaran gagasan dan informasi antarlembaga yang bergelut di dunia media massa. Sejumlah kegiatan dilakukan oleh PSD-BM, antara lain promosi produk buruh migran, diskusi, dan mengikuti aneka pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga lain.

Kegiatan PSD-BM didukung oleh Yayasan TIFA Jakarta, INFEST Yogyakarta, Pusat Teknologi Komunitas (PTK) Mahnettik Cilacap, PTK Sukabumi, PTK Banyumas, Kelompok Seruni, dan I-Work Yogyakarta. Kegiatan diskusi bertajuk Pengelolaan Informasi untuk Melindungi Buruh Migran mendapat sambutan dari peserta JMR 2010. Ruangan diskusi penuh sesak dengan peserta, ada yang dari radio komunitas, mahasiswa, pegiat media, dan umum.

Diskusi ini diawali dengan pemaparan dari Sri Aryani (Yayasan TIFA), Yayah Sobariyah (PPSW Pasoendan), dan Lily Purwani (Kelompok Seruni). Moderator diskusi adalah M. Irsyadul Ibad, Direktur INFEST Yogyakarta. Ary, panggilan akrab Sri Aryani mengatakan persoalan buruh migran diakibatkan lembaga-lembaga publik tidak menyediakan informasi yang mudah diakses oleh buruh migran. Antarlembaga pemerintah tidak terjalan kerjasama, bahkan acapkali saling bertabrakan.

Last Updated (Monday, 16 August 2010 02:23)

Read more...

 

PostHeaderIcon CTC Mahnettik Sukabumi

Meski dirasa penting, akses warga terhadap teknologi informasi dan komunikasi masih jauh dari yang diharapkan. Pada komunitas di kantong-kantong buruh migran, kebutuhan akan akses terhadap teknologi informasi sudah mulai terasa. Paling tidak, jarak yang dipisahkan lautan bisa dijembatani lewat komunikasi, yang bisa diakses dengan harga murah. Tak cuma itu, teknologi informasi bisa membantu meningkatkan kapasitas buruh migran dan membuka akses yang lebih besar terhadap kesempatan kerja dan peningkatan ekonomi buruh migran dan keluarga.

Oleh karena itu PPSW Pasoendan dengan didukung oleh Yayasan TIFA dan Microsoft Corp. menggulirkan sebuah program yang bernama Community Technologi Centre (CTC) MAHNETTIK di dua wilayah yaitu Sukabumi dan Cianjur. Mahnetik adalah sebutan bagi IT Center di kantong-kantong buruh migran.

Maksud dan Tujuan Keberadaan CTC Mahnettik Sukabumi diharapkan dapat ikut serta membantu program- program pemerintah dalam pemberdayaan sumberdaya manusia di bidang teknologi informasi di Kabupaten Sukabumi. Selain itu juga membantu masyarakat terutama komunitas buruh migran / TKI yang ada di Sukabumi dalam mengakses pendidikan komputer dan internet. Melahirkan tenaga kerja terampil dibidang teknologi yang siap guna dalam menghadapi perkembangan jaman serta perkembangan teknologi informasi di era globalisasi.

Last Updated (Monday, 09 August 2010 09:54)

Read more...

 

PostHeaderIcon ASEAN Foundation endorse plasa.com di sales community Telkom Sukabumi

Dengan mendatangkan pemateri dari ASEAN Foundation, Community Technology Centre (CTC) MahnetTik Sukabumi di bawah naungan PPSW (Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita) Pasoendan Wilayah Sukabumi bersama Tim Modern Channel Area Sukabumi CS Area Sukabumi, menggelar acara Training Smart Technology for a Smart Business (STSB) pada 1-4 Juni 2010, bertempat di Kantor Telkom Ruang Surangga Jl.Mesjid no.17 Sukabumi.

Training tersebut diikuti oleh 40 orang peserta dari Cianjur dan Sukabumi, yang terdiri dari ibu-ibu pengusaha kecil/mikro dari keluarga Buruh Migran Indonesia yang baru mengenal komputer atau yang memiliki kemampuan komputer minim. Acara dibuka oleh Asman Direct Channel CS Area Sukabumi Eko Yuliyanto dan Aji dari ASEAN Foundation.

Training yang dibagi ke dalam 2 kelas ini, bertujuan meningkatkan potensi bisnis orang atau pengusaha kecil/mikro, khususnya wanita keluarga buruh migrant, dengan menggunakan bantuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Adapun materi yang diberikan seputar pengenalan komputer dasar, digital imaging, print material promo, pembuatan email, dan pemasaran produk UKM via facebook.

Last Updated (Monday, 09 August 2010 09:55)

Read more...