KAUM perempuan di Kabupaten Pandeglang banyak direpotkan dengan pengenaan tarif angkutan kota di wilayah itu yang dinilainya tidak jelas. Me­reka menyoroti masalah itu akibat ketidakjelasan instansi terkait di Pandeglang.

Sorotan, keluhan, dan kritikan terhadap masalah itu ditumpahkan para peserla dia­log kebijakan pertema "Peranserta Perempuan Basis dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat' yang digelar di Gedung PKPRI Pandeglang, kemarin. Dialog yang diselenggarakan LSM Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) Pandeglang bekerjasama Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perempuan (PMDP) daerah setempat diikuti sedikitnya 100 orang kaum wanita berasal dari tujuh kecamatan.

Koordinalor PPSW Pandeg­lang, Ratu Fiva Saptarina, mengemukakan, dialog dimaksudkan menangkap permasalahan yang dihadapi kaum wanita di tingkat bawah, baik sebagai ibu rumahtangga maupun pelaku hubungan kemasyarakatan. M elalui kesempatan itu, perempuau Pandeglang mencoba didekatkan pada lembaga Iembaga pelaksana kebijakan agar dapat menyerap informasi serta menyampaikan pernik masalah terkait dengan kebijakan dimaksud yang mereka hadapi sehari-hari.

Dua masalah yang didialogkan, yaitu bidang pendidikan dan perhubungan. Namun diluar dugaan, pertanyaan, kritik, dan keluhan soal pelayanan sektor perhubungan, terutama angkutan umum berkembang menjadi dialog cukup menarik. "Bayangkan, tidak jelasnya ongkos angkot membuat kaum ibu seperti saya harus perang mulut dengan kernet. Tapi, Dinas Perhubungan juga tampaknya adem ayem, ogah pusing dengan tarif yang dikenakan seenaknya oleh awak angkot," tukas lpah, wanita lajang asal Saketi.

Tuti Alawiyah, aktivis perempuan Desa Kananga, menyoroti lemahnya kinerja dinas terkait dalam mengendalikan tarif angkot. "Kita pertanyakan, kok Pemkab tidak tegas memberlakukan stikerisasi tarif. Kalau di angkot ada stiker besaran ongkos, kita bisa tahu patokan berapa ongkos dari tempat A ke B berjarak sekian kilometer, misalnya," ujar Tuti.

Peserta mengaku sangat tertkan dengan terus naiknya ong­kos angkutan seiring kenaikan BBM. Sikap pengemudi yang menolak penumpang anak sekolah di sepanjang jalan Labuan Pandeglang juga men­jadi keprihatinan mereka. "Pemkab hanya ngomong mau menyediakan bus sekolah, nyatanya enggak ada. Di Pan­deglang ini bus sekolah ada, tapi tak ada," kata Uun Hunaeni, ibu rumah tangga warga Cisata.

Namun, Nana Djumhana, salah seorang Kasubdin di Dishub Pandeglang, menepis anggapan kalau kinerja instansinya buruk dalam mengendalikan tarif angkutan. Menurut dia, bupati melalui Surat Keputusan No. 5/2001 telah menetapkan besa­ran tarif Rp 100/km. "Demikian dengan stiker tarif, sudah kita pasang di setiap angkot dan ka­lau kemudian raib berarli awak angkutannya yang kemungkinan mencopotnya," kilah Nana.

Menyoal bus sekolah, bupati sudah menyediakan dua unit. Hanya saja penggunaannya sering berbenturan dengan keperluan lain. (Jaya Kurnia/"FB")***

Last Updated (Monday, 09 August 2010 09:55)